Tabel Verifikasi Perhitungan PPN , PPh 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) Praktis ala Nyo-Nyo

bruto	dpp	ppn	pph psl 22	bersih (PPN dan 22)	PPh 23ada PPN	PPh 23 no PPN	BERSIH (PPN dan 23)	BERSIH PPh23	pph 23 tanpa NPWP
					jasa lain, sewa
4,999,800	4,545,273	454,527	68,179	4,477,094	90,905	99,996	4,454,367	4,899,804	199,992
4,996,400	4,542,182	454,218	68,133	4,474,049	90,844	99,928	4,451,338	4,896,472	199,856
4,192,500	3,811,364	381,136	57,170	3,754,193	76,227	83,850	3,735,136	4,108,650	167,700
2,700,000	2,454,545	245,455	36,818	2,417,727	49,091	54,000	2,405,455	2,646,000	108,000
1,975,000	1,795,455	179,545	26,932	1,768,523	35,909	39,500	1,759,545	1,935,500	79,000
1,350,000	1,227,273	122,727	18,409	1,208,864	24,545	27,000	1,202,727	1,323,000	54,000
994,500	904,091	90,409	13,561	890,530	18,082	19,890	886,009	974,610	39,780

bruto	DPP	PPN	pph pasal 4 (2)	jumlah pajak	jumlah bersih
340,000,000	309,090,909	30,909,091	12,363,636	43,272,727	296,727,273

TARIF PPH 4 (2)
pelaksana berKUALIFIKASI:	perencana/pengawas:
kecil = 2%	ada kualifikasi= 4%
selain kecil = 3%
pelaksana tidak berKUALIFIKASI :	non kualifikasi= 6%
non = 4%

Industri Makanan
Catering	Berapapun nilainya kena PPh 23
Rumah Makan	> 2 juta = PPh 22 saja
Industri Roti	> 1 juta = PPN
(Dyriana, Swiss)	> 2 juta = PPN dan PPh 22

Kompol = 15%	- Perwira Tinggi -	15 persen
AKP = 5%	Jenderal Polisi
Brigadir = 0 %	Komisaris Jenderal Polisi
bintara (Briptu dsb)=0 %	Inspektur Jenderal Polisi
aiptu = 0%	Brigadir Jenderal Polisi
	- Perwira Menengah -	15 persen
	Komisaris Besar Polisi
	Ajun Komisaris Besar Polisi
	Komisaris Polisi
	- Perwira Pertama -	5 persen
	Ajun Komisaris Polisi
	Inspektur Polisi Satu
	Inspektur Polisi Dua
	=== Bintara ===	0 persen
	- Bintara Tinggi -
	Ajun Inspektur Polisi Satu
	Ajun Inspektur Polisi Dua
	- Bintara -
	Brigadir Polisi Kepala
	Brigadir Polisi
	Brigadir Polisi Satu
	Brigadir Polisi Dua
	=== Tamtama ===	0 persen
	Ajun Brigadir Polisi
	Ajun Brigadir Polisi Satu
	Ajun Brigadir Polisi Dua
	Bhayangkara Kepala
	Bhayangkara Satu
	Bhayangkara Dua

Keterangan : # Bruto adalah nilai kotor / nilai jual/ nilai penyerahan dari suatu barang. Biasanya nilai bruto itu adalah nilai barang (DPP) + PPN . #Jika barang tersebut obyek pajak pasal 23 yang nilainya kurang dari 1 juta, nilai bruto adalah nilai dari barang tersebut (Karena belum dikenakan PPN) #DPP singkatan dari Dasar Pengenaan pajak. Cara menghitungya adalah dengan rumus = 100/110 x Bruto #Jika barang tersebut obyek pajak pasal 23 yang nilainya kurang dari 1 juta, DPP nya adalah bruto itu sendiri. Jadi untuk melihat besar PPh 23, langsung lihat kolom PPh Pasal 23 tanpa PPN saja> #PPN adalah 10 persen x DPP . #Jika barang tersebut obyek pajak pasal 23 yang nilainya kurang dari 1 juta, nilai DPP adalah nilai Bruto itu sendiri. Tidak ada PPN yang dipungut untuk penyerahan barang yang nilainya kurang dari 1 juta #PPh Pasal 22 = DPP X 1.5 % #PPh pasal 22 dipungut atas penyerahan barang jika nilainya diatas 2 juta rupiah. Jika nilai barang Rp 1.500.000, maka hanya dikenakan PPN saja. #Jika rekanan tidak ber NPWP , maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3 %. LEBIH LANJUT LIHAT : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 #PPh 23, Kolom PPh Pasal 23 diatas, untuk jasa lain = Bruto X 2 persen #Jika rekanan tidak ber NPWP , maka tarif PPh Pasal 23 adalah 4 %. #Jika nilai penyerahan barang kurang dari 1 juta , maka lihat kolom "PPh 23 No PPN" untuk melihat besar PPh Pasal 23 yang dipotong. #Jika penyerahan jasa catering (atau penyerahan lain yang dibebaskan dari PPN), maka lihat kolom "PPh 23 No PPN" lEBIH LANJUT LIHAT : Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 #PPh 4 ayat 2 diatas lebih spesifik untuk menghitung besaran PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi Mirip dengan perhitungan PPh Pasal 23 sebenarnya. Tapi di dalam jasa konstruksi ini terdapat beberapa pengklasifikasian (Pelaksana, pengawas dan berkualifikasi, tidak berkualifikasi serta klasifikasi kecil, menengah atau besar). Lihat kolom di sebelahnya. lEBIH LANJUT LIHAT : Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008; Semoga tidak bingung dan terima kasih :) ask me : neeaniio@yahoo.com